Kota Bima, (SM).- Wakil Walikota Bima, H.Arahman H. Abidin,SE meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) maupun pejabat lainnya guna memaknai kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena pejabat tersebut dipilih, karena dinilai memiliki kemampuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan secara cepat dan tepat.
Menurutnya, pejabat diharapkan agar cepat merespon persoalan yang terjadi terkait tupoksi yang telah menjadi bagian dari tugas dan fungsi bukan malah menghindari persoalan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita tuntaskan jika ada kemauan dan keinginan dari kita, selama ini yang terjadi banyak pejabat yang meminta pertimbangan pada pimpinan meskipun itu hanya masalah sepele.
“Mestinya hal-hal seperti itu tidak harus dilaporkan ke Walikota atau Wakil Walikota. Paradigma seperti ini harus kita rubah, kalau begini pola dan sistem kerja para pejabat, lalu dimana letak perbedaan antara pejabat dan Staf,” tanyanya.
Diharapkan Wawali, Kadis harus menyelesaikan tupoksi bukan karena diperintah oleh pimpinan, baik itu walikota maupun Sekda, tapi bekerja karena tanggung jawab dan panggilan hati untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk kemaslahatan orang banyak. Tidak ada yang sulit dalam birokrasi asalkan kita mau bekerja sesuai denga sistem dan berjalan di atas rel yang didukung kemauan dan keikhlasan.
“Kita harus hindari ego sentral dan bangun komunikasi serta koordinasi yang intens antar sesama satker karena kita merupakan satu kesatuan yang utuh. Satu yang sakit semua ikut merasakan, demikian pula sebaliknya, mari kita bantu masyarakat kita dengan menjalankan sistem dengan benar,” harap Aji Man, sapaan akrab Wakil Walikota Bima.
Hal lain yang menjadi penegasan Wawali pada rapat tersebut adalah kepedulian dari para Kadis atau pejabat untuk menghadiri setiap undangan, karena disitu kita banyak menyerap berbagai informasi yang dapat menjadi masukan yang berharga dalam menentukan arah kebijakan.
Dirinya tidak ingin lagi kejadian seperti sidang paripurna DPRD Kota Bima yang lalu terulang kembali, meskipun diakui ada kesalahan tekhnis dan miss komunikasi, yang mana pada rapat tersebut para Kadis maupun pejabat yang hadir tidak sampai 30 persen. Ini sangat ironis, sementara kita sedang membahas persoalan yang sangat krusial yang menyangkut kemaslahatan masyarakat banyak.
“Jangan lihat kami tapi mari kita lihat dan hargai masyarakat kita,” ungkapnya sebagaimana dikutip Kabag Humaspro Lalu Sukarsana, S.Ip. (SM.04)