Bima, (SM).- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bima, Kamis kemarin menggelar Bimbingan Tekhnis (Bintek) Service Provide bagi Stake Holder atau pelaksana dampingan Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat Kabupaten Bima.
Tidak kurang dari 152 peserta dari berbagai elemen terkait, baik pendamping PKH yang ada di setiap desa dan kecamatan, fungsionaris Dinas Kesehatan, Unit Pengelola Tekhnis Daerah (UPTD) Dikpora dan unsur terkait lainya, hadir dalam Bintek yang dilaksanakan di Gedung Paruga Parenta Bima.
Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs.Abdul Wahab menjelaskan, kegiatan bintek bertujuan melakukan verifikasi oleh petugas pelayanan, kesehatan, dan dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan serta menyatukan persepsi, antar pihak pelaksana program. Dimana program PKH, dilaksanakan secara keroyokan antartiga dinas, yakni Dinas Sosial, Dinas Dikpora dan Dinas Kesehatan.
Artinya, jelas Wahab, program PKH yang bersumber dari dana pusat tersebut, menjadi kegiatan bersama tiga dinas dimaksud. Program PKH sendiri, dihajatkan pada keluarga miskin, dengan sasaran ibu hamil, balita serta siswa SD hingga SMP di setiap Kepal Keluaraga (KK) yang menerima manfaat program.
Kata dia, Program PKH tersebar di 8 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima, dengan sasaran warga RPSM sebanyak 7 ribu lebih. Dengan kucuran dana masing-masing, dari Rp 600 ribu hingga Rp 2,2 juta. “Besaran dana yang diberikan tergantung sungguh pada kriteria yang disandang warga”, ujarnya.
Dalam sambutannya pada acara bintek tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs H.Masykur HMS menyampaikan, anggaran PKH yang mencapai Rp 11 Miliar tersebut harus dapat dialokasikan dengan baik sehingga masyarakat dapat menikamati dan memanfaatkan sebaik mungkin.
Hal lain yang menjadi atensinya, kepada elemen dinas terkait, agar dapat bekerja, berkoordinasi dan mengkomunikasikan esensi program dengan sebaik mungkin. “Hindari salah faham dan miskomunikasi antarelemen terkait. Kesampingkan egoismen terkait honor yang diperoleh, berikan yang terbaik pada masyarakat penerima manfaat”, sarannya.
Sekda menambahkan, pada civitas guru di setiap sekolah, dimana terdapat warga yang menerima dana PKH, agar tidak mengenyampingkan untuk tetap mendapatkan dana lain di sekolah setempat. (SM.08)