Kota Bima, (SM).- Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) tahun 2010 sudah rampung bahkan APBDP tersebut sudah dihantar ke Provinsi untuk dievaluasi Gubernur. Namun ada yang aneh sebelum APBDP tersebut di sepakati legislatif, proses klinis anggaran ditiap SKPD justru tidak melibatkan tim klinis pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga APBDP dinilai premature dan berpotensi untuk dikembalikan dan ditinjau kembali.
Informasi yang dihimpun Koran ini, proses klinis yang mestinya dilakukan tim klinis justru tidak dioptimalkan dan mengevaluasi anggaran yang diajukan dari SKPD. Yang lebih ironisnya, malah peran dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) yang dipercayakan untuk melakukan klinis. “Mestinya tim klinis yang akan memeriksa dan melakukan klinis. Ini malah tidak dipotimalkan”, keluh pria yang enggan namanya dikorankan tersebut Sabtu pekan lalu.
Kata dia, BPKP yang hanya memiliki kapasitas memberikan asistensi pada pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima, justru mengambil wilayah kerja TAPD. Seakan-akan pembentukan TAPD khususnya keberadaan tim klinis hanya formalitas untuk persyaratan penyusunan APBD. “Lantas apa gunanya tim klinis jika proses klinis anggaran tidak diserahkan ke tim klinis”, tanyanya.
Dugaan kuatnya BPKP mengambil wilayah kerja tim klinis, dibuktikan dengan setiap harinya kendaraan beberapa kepala dinas berada di rumah kontrakannya BPKP hingga larut malam.
“Selama proses pembahasan APBDP, rumah kontrakan BPKP selalu diramaikan oleh kendaraan kepala dinas. Apa maksudnya?,” tanyanya lagi sembari menambahkan, APBDP tersebut premature, dan bahkan berpeluang dikembalikan oleh Gubernur.
Di tempat terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Keuangan lingkup Setda Kota Bima, Muhammad Hasyim,S.Sos.SH saat ditemui di ruangannya membantah adanya pernyataan tersebut. Justru semua anggaran SKPD diklinis oleh tim klinis, bukan BPKP. “Saya berpikir yang tidak ada koordinasi tersebut justru tim klinis sendiri,” tepisnya, Senin kemarin.
Hasyim mengaku, didalam tim klinis terbagi menjadi tiga bagian, yang pertama yakni klinis untuk infrastruktur, sarana dan prasarana, kedua, klinis ekonomi dan yang ketiga klinis sosial dan budaya (sosbud). Semua tim klinis tersebut sudah dioptimalkan untuk bekerja dan mengoreksi anggaran SKPD yang ada.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Moenir Usman saat ditemui di ruangannya juga membantah pernyataan tersebut. Dia mengaku, BPKP berada di Kota Bima semata-mata untuk memberikan asistensi pengelolaan keuangan daerah, bukan mencampuri urusan penyusunan anggaran. Keberadaan mobil dinas hingga larut malam pun di rumah kontrakkan BPKP, karena harus mempelajari sistem pengelolaan keuangan yang baru (Simbda) yang mulai digunakan oleh Pemerinta Kota Bima.
Dia juga membantah jika gubernur NTB bakal mengembalikan APBDP yang sudah diserahkan tanggal 30 Oktober lalu. TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Bima sudah membahas dan menyelesaikan APBDP dengan baik, dan tim klinis juga sudah bekerja optimal. “Insyaallah Gubernur akan menyetujui APBDP yang sudah diajukan tersebut”, tegasnya. (SM.07)
