Bima, (SM).- Keluhan pasien akibat kekosongan ketersedian obat-obatan, reagen (alat diagnose darah) dan cairan Rontgen serta sejumlah kekurangan lainnya, merupakan tanggung jawab penuh RSUD Bima. Begitu tegas Ketua Komisi IV, Ilham Yusuf, Senin lalu menjawab SM soal keluhan pasien atas kekosongan obat-obatan.
Menurutnya, keluhan pelayanan di RSUD Bima selama ini, telah diapresiasi secara seirus oleh pihaknya selaku legislatif yang berkewenangan langsung menyikapi hal itu. Bentuknya, beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Bima telah duduk bersama dengan pihak RSUD Bima, Dinas Kesehatan (Dikes), Asisten III dan Sekda dalam rangka membicarakan sekaligus meminta komitmen pemerintah, dalama meminimalisir sejumlah keluhan yang sering dirasakan masyarakat di RSUD Bima, dalam berbagai persoalan.
Kalau bicara suplay anggaran yang digelontorkan Pemda Bima, sudah direalisasikan untuk kebutuhan RSUD Bima, senilai Rp 1 Miliar. Keterlambatan suplay dana tersebut, yang mestinya segera diterima oleh pihak RSUD, itu lebih dikarenakan menyesuaikan dengan regulasi dan petunjuk BPKP, bahwa sumber dana manapun harus terpusat di Keuangan (rekening) Pemda. Baru kemudian dikucurkan pada Satker, sesuai RKA masing-masing.
Keterlambatan dan kekosongan obat-obatan dan alat medis lainnya, sesungguhnya merupakan ranah tanggung jawab pihak RSUD Bima sendiri. Kata Ilham, kekosongan obat-obatan yang dikeluhkan masyarakat, akibat dari terlambatnya suplay dari perusahaan tempat memesan, seperti yang diungkapkan Direktur RSUD, mestinya bisa dicarikan solusi dan cara yang lebih baik lagi. Agar tidak terjadi keterlambatan seperti yang terjadi sekarang. “Jangan jadikan alasan keterlambatan pengiriman obat oleh pihak RSUD”, timpalnya.
Demi menjaga kesinambungan dan meminimalisir keluhan yang ada, Ilham berharap pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bima agar memuluskan dan mempercepat proses keuangan yang diusulkan pihak RSUD Bima. Khusus rumah sakit, dirinya selaku legislatif, meminta Bagian Keuangan untuk memenuhi secara dini prosesnya. “Jangan persulit proses keuangan, khusus menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat”, pintanya. (SM.08)
