Kota Bima,(SM).- Wakil Ketua I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Bima Drs. Alwi Yasin, MSi, membantah jika seragam kontingen atlet cabang olahraga (cabor) tidak memperhatikan kelayakan dan kualitas. Pengadaannya tidak mesti disesuaikan jumlah anggaran yang ada, karena masih banyak pengeluaran lain yang tidak diduga dan ditanggung pihak KONI.
Saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/7), Alwi menjelaskan, anggaran pengadaan seragam kontingen Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) tertuang sebesar Rp341,9 juta, namun realisasi pembelanjaan seragam yang hanya digunakan untuk Upacara tersebut hanya Rp195,5 juta lebih, sedangkan sisanya sebanyak Rp146,3 juta lebih, jika tidak digunakan pada keperluan lain yang tidak terduga, akan dikembalikan ke kas Daerah. “Semua seragam kontingen kita beli dengan barang yang berkualitas,” terangnya.
Kebutuhan lain yang dimaksud Alwi, seperti biaya 101 orang official pelatih yang diberangkatkan, hanya 70 orang saja yang ditanggung biaya makan, penginapan Panitia Poprov NTB. Sisanya, menjadi tanggungjawab dari panitia Poprov Kota Bima. “Itu juga harus dihitung, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain yang mendadak dan membutuhkan anggaran, maka kita akan menyesuaikannya. Kalo masih ada sisa, tentu akan dikembalikan ke Kas Daerah, dan itu harus ada laporan pertanggungjawabannya,” jelas pria yang juga menjadi Wakil Ketua Panitia Poprov Kota Bima itu.
Alwi mengaku, persoalan protes atlet cabor mengenai seragam, sudah diberikan pemahaman. Bahwa pengadaan seragam yang rusak diterima oleh atlet hanya beberapa barang saja. Dan pihaknya sudah menggantikan dengan barang yang sama yang tidak rusak. “Semua sudah duduk bersama, terutama dari atlet cabor Panjat tebing dan pencak silat yang mengembalikan seragam,” ungkapnya.
Alwi juga menapik pemberitaan yang mengatakan anggaran untuk Poprov sebanyak Rp3,5 milyar. Menurut dia, anggaran sebanyak itu memang anggaran awal yang diajukan oleh tim Panggar eksekutif, namun setelah di lembaga DPRD, maka hanya direalisasikan sebanyak Rp2 milyar. “Hanya Rp2 milyar saja,” ujarnya singkat.
Dari anggaran sebanyak itu, Alwi melanjutkan, tidak hanya digunakan untuk pengadaan seragam saja, melainkan untuk pembinaan cabor yang telah mengajukan proposal anggaran kebutuhan, bonus atlet yang meraih medali, uang saku atlet dan official pelatih, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Alwi merincikan, untuk bonus atlet meraih medali, emas seharga Rp 10 juta, Perak Rp5 juta dan perunggu sebanyak Rp2,5 juta. Lantas uang saku untuk atlet sebanyak Rp500 ribu dan dan official pelatih sebesar Rp750 ribu. Ditambah lagi dengan kebutuhan kesehatan atlet sebanyak Rp20 juta dan masih banyak lagi kebutuhan lain yang memang sangat membutuhkan anggaran. “Total bonus jika Kota Bima meraih emas sebanyak 50 buah, perak 40 buah dan perunggu 30 buah, maka anggaran bonusnya sebanyak Rp 900 juta,” tambahnya.
Untuk itu, dirinya mengharapkan kepada atlet yang tidak puas dengan seragam kontingen dan hal-hal lain, terutama masalah anggaran, maka dirinya meminta agar bisa langsung menghubunginya, untuk diberikan penjelasan sesuai dengan data rincian penggunaan anggarannya. “Biar tidak berbicara dibelakang, masalah ketidakpuasan penggunaan anggaran Poprov, mari kita sama-sama melihat rincian penggunaan anggarannya,” ajak Alwi. (515)
