 |
| Massa merusak pintu pagar depan kantor Bupati Dompu. (Foto Dedy SM) |
Dompu, (SM).- Puluhan tenaga
honorer menggelar unjuk rasa di Dompu, Senin (09/3), menyusul dugaan
penyimpangan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu,
karena meloloskan data sejumlah honorer yang tidak memenuhi syarat sebagai CPNS
jalur data base Kategori I (K1).
Aksi
unjuk rasa massa gabungan tenaga honorer dan para mahasiswa dari organisasi
LMND itu mulai berlangsung pukul 08.30 wita. Aksi diawali di gedung DPRD Dompu
dibawah pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa dalam orasinya, menuntut
pemerintah agar membatalkan daftar nama honorer yang lolos ferivikasi BKN
sebanyak 173 orang.
Menurut mereka,
sejumlah tenaga honorer yang lulus, ada yang tidak memenuhi persyaratan
administrasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku, diantaranya SK pengangkatan
Bupati yang dikantongi di atas 2005, akibat direkayasa oleh sejumlah oknum
pejabat mulai di tingkat SKPD tempat mereka bertugas dan indikasi permainan
uang ditingkat BKD. Disamping itu, terdapat juga mereka yang hanya mengantongi
SK tapi tidak pernah mengabdi, tapi di loloskan.
Beberapa menit
berorasi, massa aksi diterima sejumlah anggota DPRD Dompu melalui dialog
diantaranya Ketua Komisi I Sirajuddin SH, Ketua Komisi II H.Didi Wahyudi SE.
Dalam dialog itu, massa kembali membeberkan dugaan kejanggalan tersebut. Mereka
pun meminta pihak DPRD agar proaktif dan mengambil sikap kontrit dalam
menyelesaikan masalah dihadapi ratusan tenaga honorer yang diangkat tahun
2005 namun tidak diloloskan sebagai CPNS K1.
Ketua Komisi II
H.Didi Wahyuddi menilai, ada permainan busuk yang terjadi di BKD Dompu,
sehingga yang tidak memenuhi syarat bisa lolos ferivikasi di BKN. Dia yakin BKN
hanya memproses lebih lanjut data yang dikirim oleh BKD. “Hal ini patut
ditelusuri, kemudian para pelaku dapat ditindak secara hukum. Sebab ulah oknum
pejabat di BKD telah merugikan nasib tenaga honorer yang mengabdi dan
mengantongi SK tahun 2005,” tegasnya.
DPRD harus
segara mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati agar memending proses lebih
lanjut terhadap data tenaga honorer 173 yang lulus K1. Disamping itu, dewan
pun harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan
meneliti dan mengevalusi dugaan pelanggaran hukum terhadap pengusulan
data tenaga honorer K1.
Usulan Ketua
Komisi II, diamini pimpinan rapat yang juga Ketua Komisi I Sirajuddin SH. Ia
berjanji akan segera menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa kepada unsur pimpinan
DPRD, kemudian dibahas pada tingkat Banmus supaya segera dibentuk Pansus
mengenai data tenaga 173 honorer yang lolos K1.
Beralih dari
dari gedung DPRD, massa dibawah koordinator lapangan (Koorlap) Aruji SE,
aktifis LMND menuju kantor Bupati Dompu. Mereka kembali berorasi soal yang
sama. Bahkan menutut Bupati supaya menemui massa guna memberikan penjelasan
langsung atas adanya dugaan manipulasi data tenaga honorer dari 173 orang yang
lolos CPNS K1. Massa menganggap, lolosnya sebagian tenaga honorer yang tidak
memenuhi syarat dalam K1, tidak terlepas dari indikasi permainan dilingkar
pejabat teras Dompu diantaranya Bupati dan Kepala BKD.
Lantaran tak
ada tanda-tanda Bupati mau menerima massa, suasana pun berubah memanas.
Beberapa orang honorer melakukan pengerusakan terhadap pintu pagar kantor
Bupati hingga tumbang. Setelah itu, pintu tersebut digeret hingga ke badan
jalan. Aparat kepolisian hanya bisa menonton tindak anarki massa yang
melakukan pengerusakan terhadap sarana dimaksud.
Ditengah
keberingasan massa, datang tawaran Plh Sekda H.Agus Buhari SH, M.SI yang
akan menemui mereka. Tapi sayang massa menolak mentah – mentah rencana
kedatangannya. Karena dari awal massa kepingin bertemu dengan Bupati, untuk
menjawab langsung pertanyaan serta aspirasi yang mereka sampaikan.
Tak puas
disitu, massa aksi menuju ke kantor BKD Dompu, baik berjalan kaki maupun
menggunakan mobil open cup yang membawa sound sistem. Lagi – lagi
kantor tersebut menjadi sasaran empuk massa sebagai bentuk luapan kekecewaan
mereka terhadap kinerja para pejabat yang ada di tempat itu.
Massa
melempari kaca jendela ruangan kepala BKD H.Moh Syai’un SH serta
beberapa ruangan lainnya, hingga pecah seribu. Beberapa diantaranya seperti
Kaimuddin dan Ramli tenaga honorer menerobos ke dalam ruangan. Mereka mengobrak
abrik asrsip, kaca pintu samping dihancurkan, dan pintu WC pun di rubuhkan
serta merusaki beberapa perangkas di dalamnya. Aksi menjadi brutal dan semakin
tak terkendali.
Untungnya
Kepala BKD berserta stafnya tak satupun berada di dalam ruangan. Mereka sudah
meninggalkan kantor beberapa jam sebelum massa tiba. Pusat kemarahan massa pada
kantor tersebut yakni Kepala BKD H.Moh Syai’un, stafnya BKD Fera dan Kabag
Pengembangan Pegawai Nurdin. Selang beberapa menit kemudian, Plh Sekda dan
Kepala BKD datang ke tengah massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait
substansi persoalan honorer K1.
Plh Sekda
mengatakan, jika massa menemukan kejanggalan terhadap data diantara tenaga yang
lolos ferifikasi BKN K1 sebanyak 173 itu, agar segera disampaikan kepada BKD,
supaya dapat disampaikan kepada BKN untuk melakukan ferifikasi dan
falidasi ulang. Karena BKN telah memberikan kesempatan selama 14 kepada
masing – masing pihak yang keberatan terhadap hal itu, terhitung sejak
pengumuman dikeluarkan oleh BKD.
Hal senada juga
disampaikan Kepala BKD. Dia pun berjanji akan menyampaikan aspirasi para
pedemonstran tenaga honorer tersebut ke BKN. Bahkan dia siap berada di belakang
tenaga honorer, asalkan ada jaminan bahwa para pengunjuk rasa tidak melakukan
tindakan anarkis.
Namun
penjelasan kedua pejabat tersebut semakin menyulut emosi massa. Mereka tetap
saja berupaya melakukan pengerusakan terhadap kantor BKD. Kemudian tibalah
keinginan Bupati menerima massa melalui dialog diruangan rapat terbatas pada
kantornya.
Dalam dialog
itu, sekitar lima orang massa aksi yang memberikan pernyataan dan membongkar
data sejumlah tenaga honorer yang terindikasi merekayasa data.
Seperti Aruji, Agus, dan Ramli. Setelah mendengar keluhan dan aspirasi massa,
Bupati mengatakan, jika ada tenaga honorer dengan SK diatas 2005
kemudian lolos sebagai CPNS K1, artinya ada manipulasi terhadap data dimaksud.
Karenanya,
Bupati berjanji akan membentuk tim khusus yang akan melakukan ferifikasi
kembali data tenaga honorer yang dianggap tidak memenuhi syarat. Tim
tersebut melibatkan sejumlah pejabat dan beberapa internal tenaga
honorer. Tim ferifikasi akan berkerja mulai Senin (09/3). “Ferivikasi tidak
hanya dilakukan kepada mereka yang lolos K1 sebanyak 173 orang itu. Akan tetapi
kami pun akan memferifikasi kembali honorer yang tidak lolos K1 dari 400 lebih
yang dikirimkan ke BKN,” tandasnya. (SM.15)
