Bima, (SM).-
Keputusan politik PDI Perjuangan hengkang dari koalisi rakyat sebagai gabungan
partai pengusung H.Ferry Zulkarnain dan H.Syafruddin H.M.Nur (FERSY) dalam
Pemilukada lalu, tidak berpengaruh. Sederet Partai Politik (Parpol) lain
pengusung pasangan pemenang Pemilukada itu, tetap setia terhadap penguasa
Pemerintah Kabupaten Bima, meskipun salah satu diantara mereka resmi mundur.
Seperti Partai Pengusaha
dan Pekerja Indonesia (P3I) akan selalu setia dan tetap mendukung pasangan
FERSY, walaupun PDI Perjuangan sudah menyatakan mundur dari gabungan koalisi.
Sebagaimana dikatakan, Sarjan, fungsionaris P3I Kabupaten Bima, pihaknya tidak
terpengaruh dengan sikap politik PDI Perjuangan.
Senada
disampaikan pengurus DPC PPP Kabupaten Bima, Ishaka Abdul Majid. Anggota DPRD
Kabupaten Bima itu menegaskan, pihaknya tetap bergabung dalam koalisi untuk
mengamankan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bima. “Kami (PPP) tetap
memberikan dukungan secara politik terhadap Bupati dan Wakil Bupati Bima. Koalisi
harus solid, tidak perlu pecah belah,” tegasnya.
Ishaka
menyampaikan istilah lain atas kepanjangan PPP. Menurut dia, PPP adalah Partai
Peduli Pemerintah, dengan alasan Bupati dan Wakil Bupati Bima masih bersama
dengan rakyat dalam rangka mengambil kebijakan.“Selama ini kami melihat,
Pemerintah masih bersama rakyat. Belum ada kebijakan pemerintah yang menodai
aspirasi dari rakyat,” ucapnya. Disinggung sikap Politik PDI Perjuangan. “Itu
sah-sah saja, karena perintah dari pusat,” cetusnya.
Fungsionaris DPC
PPRN Kabupaten Bima Syafruddin, juga mengatakan tetap setia dengan gabungan
koalisi rakyat untuk tetap solid mendukung Bupati dan Wakil Bupati Bima.
Anggota DPRD Kabupaten Bima itu mengakui, berdasarkan aspirasi rakyat, secara pribadinya
yang sudah dilakukan sebelumnya, dirinya ikut menyatakan mendukung pemberian
rekomendasi pencabutan SK 188. “PPRN tetap bersekutu dengan FERSY. Karena dalam
rangka untuk mengawal semua kebijakan Pemerintah,” ucapnya.
Partai Pelopor
Kabupaten Bima, juga mengatakan tetap setia terhadap gabungan koalisi partai
pengusung Bupati dan Wakil Bupati Bima. “Kita akan menunggu petunjuk dari DPP.
Karena organisasi ini dimulai dari pusat,” katanya. (SM 06)
