Bima, (SM).- Sehari
setelah terjadi insiden pembakaran kantor Pemerintah Kabupaten Bima, Bupati
Bima menegaskan bahwa pelayanan pemerintahan tetap dilaksanakan. Jumat
sore (27/1)para karyawan langsung membenahi ruang kerja masing-masing unit
kerja yang telah ditentukan oleh Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
Setda.
“Kantor Bupati Bima dipusatkan di UPT LLK Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima di jalan Diponegoro 11, Kelurahan Jatiwangi
Bima", kata Bupati Ferry usai meninjau kondisi seluruh bangunan.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan rapat di aula
LLK setempat yang diikuti para pejabat eselon dan staf SKPD yang sebelumnya
berkantor di kompleks Sekretariat Daerah yang dipimpin Wakil Bupati
H.Syafrudin. Aktifitas perkantoran dimulai Sabtu (27/1) yang diawali dengan
kegiatan apel pagi.
Kepada para pimpinan unit kerja Wabup mengistruksikan agar
BPBD, KP2T dan Kantor POLPP dan Kepala Bagian Lingkup Setda agar segera mendata
dan mengumpulkan daftar aset yang terbakar. "Sampai Sabtu pagi jam 8
harus terkumpul daftar aset yang terbakar dan hasil inventarisasi asset akan
diserahkan ke pihak Kepolisian", ujarnya.
Agar pelayanan administrasi pemerintahan dapat segera
dilaksanakan, Wabup menginstruksikan, bagian umum dan perlengkapan agar segera
menyediakan stempel, meja kerja, kursi dan membuat sekat antar ruangan.
Wabup didampingi Sekda Drs. H. Masykur HMS, Asisten II Drs.
H.M.Taufik, HAK, M.Si, dan Asisten III H. Makruf, SE menyatakan, selama tahap
inventarisasi, semua bagian melaporkan aset yang tidak diselamatkan, termasuk
barang milik pribadi karyawan.
Terkait dengan masalah penggajian, pada pertemuan yang
berlangsung kekeluargaan tersebut juga diyakinkan bahwa tidak akan ada
penundaan terhadap pembagian gaji bagi seluruh pegawai lingkup Pemerintahan
Kabupaten Bima. Asalkan, dari masing-masing SKPD secepatnya menyetor ulang
usulan penerimaan gaji bagi masing-masing stafnya.
"Seluruh pimpinan SKPD mengajukan ulang daftar
gaji staf. Ini penting agar Bagian Keuangan dapat segera menyelesaikan
penyusunan daftar gaji agar dapat dibayarkan tepat waktu per tanggal 1 Februari
mendatang", tandas Wabup. (SM.04)