Belasan Ribu Massa Lambu Kembali Blokir Jalan
Bima, (SM).- Masyarakat Lambu sepertinya tidak main-main memperjuangkan tolak tambang dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut SK 188. Jum’at kemarin, puluhan ribu warga Lambu yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) kembali turun ke jalan dan memblokir akses transportasi di perempatan menuju Pelabuhan Sape.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 wita, dari Desa Rato, seluruh warga di 12 desa se-Kecamatan Lambu berkumpul. Bahkan, sejumlah masyarakat Langgudu dan Sape juga hadir dan menyuarakan tuntutan yang sama. Sepanjang jalan dari Desa Rato ke perempatan, dipadati kepala manusia. Tak hanya pria dewasa, dan yang tua, wanita bahkan anak-anak pun turut serta.
Tiba di perempatan, huru-hara massa tak terelakkan. Berteriak, mengumpat dan mengeluarkan sumpah serapah. Mereka mengutuk sikap bengal pemerintah Kabupaten Bima yang tidak juga mencabut SK 188.
Koordinator Lapangan, Umran dalam orasinya mengatakan, ribuan massa yang hadir adalah masyarakat yang tersadarkan. Tidak ada intervensi kepentingan politik atau bahkan hal lain, kecuali murni penolakan atas dasar tidak ingin tanah kelahiran oleh kepentingan asing. “Cabut SK 188 menjadi harga mati buat masyarakat Lambu”, tegasnya.
Selain itu juga, diakuinya, kebijakan Bupati Bima terhadap masalah tambang tidak mencerminkan keberpihakkan terhadap rakyat. Selama ini telah nyata, kebijakan Bupati Bima berpihak pada investor atau pemilik modal.
Menurut Umran, muncul SK 188 dan segala proses administrasi pertambangan untuk Lambu, inprosedural. Semua terkesan ada dengan begitu saja, tanpa melewati sosialisasi pada masyarakat setempat. “Jadi sangat wajar rakyat melawan kebijakan ini. Kami tidak ingin dirugikan dengan kepentingan sesaat,” ungkapnya.
Kata dia, mayoritas masyarakat Lambu adalah petani dan nelayan. Semestinya pemerintah daerah lebih proaktif meningkatkan sektor pertanian dan kelautan, bukannya menciptakan petaka baru dengan pertambangan yang hanya menghisap.
Aksi blokir jalan yang dilakukan hari ini (kemarin,red), bukan akhir dari perlawanan rakyat Lambu. Jika saja pemerintah masih menutup mata dan tidak merespon baik keinginan rakyat untuk segera mencabut SK 188. Maka akan muncul gerakan yang jauh lebih besar hingga menembus kantor Pemerintah Kabupaten Bima. “Kami ingatkan, selama lima hari kita aksi tidak direspon oleh pemerintah, maka kita akan melakukan revolusi”, ancamnya.
Dari aksi tersebut, dalam pernyataan sikapnya mendesak kepada Bupati Bima untuk segera mencabut SK 188. Mendesak Kapolrest Bima Kota untuk membebaskan rakyat Lambu dan mahasiswa yang ada dalam tahanan dan segera membentuk panitia nasional untuk penyelesaian konflik agraria. (SM.07)
