Bima, (SM).- Rencana pelaksanaan Pacuan Kuda Tradisional menyambut HUT NTB ke-52 yang direncanakan berlangsung tanggal 5-15 Desember mendatang, dihadang. Pasalnya, pembentukan panitia pelaksana hajat dimaksud dilakukan secara sepihak.
Edy Gunawansari, SH, yang ditunjuk sebagai seksi advokasi panitia pacuan kuda HUT NTB, mengaku, pencantuman nama-nama personel dalam keanggotaan panitia hajat tersebut dilakukan asal comot dan tanpa kompromi. Dia menuding, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata H. Nurdin, SH bersama H. Adnan Abdullah, SH sekongkol dalam penempatan personel dan hal-hal lainnya.
Menurut Ketua Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I) yang akrab disapa SBY itu, pembentukan panitia pacuan kuda HUT NTB tahun 2010 itu terkesan mengadu antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Pasalnya, Pengurus Pordasi di Kabupaten Bima terdiri dari dua kubu.
"Persoalannya, mengapa Pengurus Pordasi kubu lain tidak diundang dalam rapat pembentukkan panitia. Kalau begini caranya, Kadis Budpar Kabupaten Bima sengaja mengadu kelompok-kelompok ini. Karena Pengurus Pordasi yang ada belum ada kejelasan secara hukum," tandasnya.
Senada juga dikemukakan Mulyono, pecinta pacuan kuda. Menurut pengusaha yang akarab disapa Baba Ngeng itu, pacuan kuda merupakan sarana hiburan rakyat, juga sebagai wahana penyaluran hobby para pecinta kuda. Dengan demikian, lanjutnya, pelaksanaannya harus dengan cara-cara elegan tanpa mengedepankan kepentingan tertentu untuk meraih sesuatu.
"Atas kepentingan apa H. Adnan mengundang panitia untuk melakukan rapat. Padahal yang seharusnya membahas masalah tekhnis dan hal-hal penting lain terkait pelaksanaan pacuan, harus panitia inti," katanya.
Baba Ngeng meminta, Bupati Bima dapat menganulir Surat Keputusan Panitia pelaksana yang telah dikeluarkan, karena pembentukannya dilakukan atas dasar kepentingan tertentu.
"Kami meminta, bupati arif menyikapi masalah ini. Karena semua ini demi kelancaran pelaksanaan pacuan kuda. Pada prinsipnya, kami sangat senang dan respon agenda pacuan kuda. Tapi dengan catatan penyelenggaranya harus berdasarkan kehendak banyak orang untuk menghindari adanya gesekan dalam pelaksanaannya," tandasnya.
Kepala Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima, H. Nurdin, SH yang dikonfirmasi di kantornya, tidak ada di tempat. Menurut stafnya, Kadis Pariwisata sedang melakukan tugas luar. Pejabat lain yang berusaha dikonfirmasi, tak ada yang berhasil ditemui juga. (SM.01)
