Bima, (SM).- Selangkah lagi, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima akan diajukan eksekutif ke legislatif. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bima tengah menunggu rekomendasi substansi dari Kementrian Pekerjaan Umum, setelah melewati semua proses.
Kasubid Tata Ruang Bappeda Kabupaten Bima, Taufikurahman, S.Sos, M.Si, menjelaskan, pengajuan Raperda RTRW Kabupaten Bima yang akan dibahas DPRD Kabupaten Bima, memasuki tahap akhir. Saat ini, pihaknya tengah menunggu rekomendasi substansi dari Kementrian Pekerjaan Umum. “Tinggal menunggu rekomendasi substansi hasil konsultasi teknis dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten Bima. Kalau rekomendasi dari Kementrian PU ini sudah diterima, Draf RTRW segera akan diserahkan ke legislatif untuk dibahas,” katanya.
Menurutnya, pProses penyusunan dokumen tata ruang wilayah sesuai amanat UU. Nomor 26 Tahun 2007, tidaklah segampang yang dipikirkan. Katanya, banyak hal yang mesti disiapkan sesuai proses dan mekanisme yang disyaratkan aturan. Belum lagi adanya perbedaan pemahaman terkait substansi penulisan, mekanisme dan alurnya, termasuk proses sampai dikeluarkannya rekomendasi substansi yang berjenjang dan cukup rumit.
“Semua tahapan harus dilalui dan dibahas secara terpadu menurut mekanisme yang disyaratkan dalam undang-undang, termasuk tahapan konsultasi teknis dengan BKTRN di Jakarta tanggal 11 – 15 oktober 2010, yang sampai saat ini kita menunggu hasil rekomendasinya,” pungkasnya.
Beberapa hari yang lalu dilakukan sosialisasi RTRW Provinsi NTB yang dilakukan di Bappeda Kabupaten Bima. Dengan telah disosialisasikannya RTRW Provinsi NTB, Draft Perda RTRW Kabupaten Bima otomatis disesuaikan dan akan segera diajukan ke pihak legislatif untuk dibahas, namun sebelumnya masih menunggu hasil konsultasi dengan Badan Kordinasi Tata Ruang Nasional. (SM.03)
