Bima, (SM).- Kisah pilu menyayat hati yang dirasakan Sumiyati, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Dompu yang meregang sakit di sekujur tubuhnya, akibat perlakukan tak berperikemanusian majikannya di tanah Arab, beberapa waktu lalu mendapat atensi dan perhatian Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Cabang Bima.
Pada Jum’at (26/11), kelompok mahasiswa itu menggelar aksi demo solidaritas terhadap nasib TKI asal Dompu itu. Gerakan aksi yang berawal di bundaran depan Kantor Bupati Bima, lalu dilanjutkan di gedung DPRD Kabupaten Bima tersebut, mengusung penghentian kriminalitas terhadap TKI dan menilai pemerintahan SBY-Boediono telah gagal memberikan citra baik terhadap regulasi TKI selama kurun waktu bertahun-tahun.
IMM pada intinya mendesak, Pemerintah RI, DPR, KBRI, untuk mengambil sikap tegas dalam berbagai kasus yang menimpa sejumlah TKI selama ini, dengan penanganan kasus secara hukum. Kemudian meminta Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi untuk segera bersikap dan rekontruksi kembali kinerjanya yang gagal melindungi tenaga kerja migrant. Selanjutnya dalam orasi yang dikoordinir, Ilham tersebut, mendesak pemerintah agar perjanjian kontrak kerja, diperkuat atau dianalisa ulang serta direkonstruksi kembali. Karena dinilai sangat merugikan TKI/TKW, atas lemahnya jamninan keselamatan pekerja migrant. Seperti pengawasan terhadapTKI diluar negeri.
Keterampilan yang kurang layak serta jaminan hukum untuk melindungi TKI di berbagai negara, dimana keberadaan Momerandum of Understanding (MoU) negara RI dengan pemerintah Arab Saudi dan atau negara lainnya seperti Malaysia, Duabi dan lain-lain, tempat TKI bekerja di perkuat dengan memberikan jaminan keselamatan dan perbaikan sistem pelaksana distribusi TKI berjalan professional dan terkendali. Sehinga bisa meminimalisir tindakan kedjoliman pengguna jasa TKI diluart daripada kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
Hal lain yang menjadi tunutan massa aksi IMM Cabang Bima, yakni menghimbau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan KBRI, untuk ikut bertanggung jawab atas musibah yang menimpa Sumiyati dan sejumlah TKI lainnya yang acap di perlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Kemudian menuntut pemerintahan Arab Saudi, untuk menghukum majikannya dengan seadil-adilnya. Lalu menghimbau masyarakat Bima-Dompu, untuk mengrimkan doa kesembuhan dan ketabahan bagi keluarga Sumiyati, agar tabah dan sabar menerima dan menghadapi cobaan tersebut.
Ditekankan massa aksi pada orasinya, mengutuk keluarga Kholid selaku majikan Sumiyati, atas kebiadabannya dalam memperlakukan Sumiyati secara tidak manusiawi, mudah-mudahan mendapat balasan yang setimpal di kemudian hari nanti.
Pada aksi solidaritas yang dijaga ketat aparat kepolsian Resort kota Bima itu, IMM, menuding pemerintahan SBY-Boedino, sebagai pemerintahan yang tidak mampu memberikan jaminan keselamatan dan jaminan hukum yang layak dan standar, terhadap keberdaan para TKi, yang nota bene sebagai pemasuk devisa nomor dua di Negara ini.
Pemerintahan ini, kata meraka, hanya mementingkan keuntungan dari hasil keringat dancucuran derita para pahlawan devisa saja. Keseriusan membela keberdaan dan harga diri bangsa atas TKI yang acap di perlakukan tidak manusiawi, hanyalah retorika belaka. (SM.08)
