Kota Bima, (SM).- Aksi mahasiswa Hamjanwadi Cabang Bima di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima, Kamis (25/11) berlangsung anarkis. Akibatnya, tiga ruangan kuliah di lantai bawah pecah. Aksi anarkis itu muncul karena mahasiswa tidak menginginkan kebijakan pihak lembaga setempat menetapkan uang pembayaran KKN dan PPL sebesar Rp1,3 juta.
Sekitar pukul 09.00 pagi mahasiswa yang merasa biaya tersebut berat, berkumpul di halaman kampus. Beberapa saat kemudian, aksi pun mulai digelar di halaman kampus setempat. Secara bergantian mahasiswa melakukan orasi. Karena tidakpuas atas kebijakan lembaga, akhirnya mahasiswa memecahkan tiga ruangan yang berada dilantai pertama. Tidak hanya itu, mahasiswa mengeluarkan beberapa kursi dan mematahkannya. Setelah aksi anarkis terjadi, satu mobil polisi datang dan mengamankan aksi dari sisi luar kampus.
Menurut mereka, kebijakan lembaga tidak dilihat dari kemampuan mahasiswa setempat, sehingga keputusan dinilai subyektif. Mestinya menurut mereka, biaya yang ditetapkan lembaga harus mengacu pada kelas ekonomi mahasiswa, sehingga pada proses pembayarannya mahasiswa bisa melunasinya dengan kemampuan yang ada. “Kita inginkan agar besarnya biaya KKN dan PPL bisa dikurangi sesuai kemampuan”, tegas salah seorang orator.
Koordinator Lapangan (Korlap) Amirudin, menilai, keputusan yang diambil lembaga semata-mata hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Tanpa memikirkan mahasiswa secara keseluruhan, apalagi mengedepankan asas transparansi. “Jika keputusan ini bisa dilakukan dengan transparan dan melibatkan mahasiswa, maka akan ada tawar menawar harga dengan mahasiswa, tentunya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa”, tegas pria jangkung itu.
Di tempat terpisah, Ketua STIT Sunan Giri Bima, Drs. H.Mustafa HM. Ali saat ditemui di ruangannya membantah semua materi aksi mahasiswa tersebut, karena pada Jum’at (19/11) lalu, pihaknya dengan mahasiswa menggelar rapat membahas rencana kegiatan KKN dan PPL beserta dengan jumlah biaya yang harus ditanggung mahasiswa. “Rapat saat itu kita memang sengaja melibatkan mahasiswa, agar ada negosiasi biaya KKN dan PPL, dan saat itu harga yang ditetapkan sebesar Rp1,3 juta telah disepakati bersama dengan mahasiswa, jadi tidak ada persoalan dengan biaya tersebut”, jelasnya.
Dia mengaku kaget dengan langkah protes yang diambil mahasiswa. Dirinya yang sedang duduk di dalam ruangan, dikejutkan dengan suara megaphone disertai materi orasi yang meminta penurunan biaya KKN dan PPL, terlebih adanya tindakan anarkis yang merusak fasilitas belajar mengajar. Setelah mendengar orasi, dirinya memerintahkan bawahannya untuk memanggil semua mahasiswa agar berdialog mengenai pembiayayaan tersebut. Namun upaya itu, gagal dilakukan, karena mahasiswa bersikukuh memilih menggelar aksi.
”Biaya tersebut sudah disepakati pada saat rapat dengan mahasiswa. Jika mereka kembali merasa itu berat, saya sudah coba ajak untuk duduk bersama membahas kembali solusinya. Tapi mahasiswa tetap ngotot untuk melakukan aksi. Saya heran dengan mahasiswa sekarang, diajak baik ko’ tidak bisa baik”, keluhnya.
Mengenai kerusakan fasilitas belajar, Mustafa mengaku akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sedangkan sanksi akademis untuk mahasiswa yang melakukan pengerusakan, akan diberikan sanksi setelah dirinya menggelar rapat dengan jajarannya. “Dalam waktu dekat kami akan segera rapat untuk menentukan sikap”, tambahnya. (SM.07)
