Bima, (SM).- Sebanyak 69 siswa di SDN 3 Tente mendapatkan dana Beasiswa
Miskin (BSM) dari bantuan APBN-P. Anehnya diantara nama-nama penerimanya
terdapat nama anak pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat bantuan itu.
Bahkan diketahui dua orang siswa
tersebut merupakan anak Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Woha, beberapa orang
lainnya, merupakan anak seorang guru. Namun, pihak sekolah mengaku tidak tahu
menahu soal tercafernya anak seorang PNS tersebut. Dan berkilah bahwa persoalan
ini merupakan urusan pemerintah pusat.
Persoalan itu mendapat protes dari
berbagai wali murid yang tergolong miskin yang tidak tercafer nama-nama
anaknya. Tapi hal itu bisa dicegah setelah ada kesepakatan pihak sekolah dengan
wali murid, bahwa untuk anak PNS akan dipotong sebesar Rp 200 ribu dan non PNS
Rp 150 ribu, karena pembagiannya disepakati satu untuk semua.
Kepala SDN 3 Tente, Nasarudin S.Pd
yang dikonfirmasi kepada wartawan mengaku, tidak menyangka bahwa diantara
penerima dana BSM itu terdapat anak seorang PNS. “Saya tidak tahu ada nama anak
PNS sebagai penerima BSM, karena penentuan nama-nama itu adalah pemerintah
pusat,” terangnya.
Nasarudin menjelaskan, pihaknya
memang mengusulkan semua siswa setempat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Hanya saja, pihak sekolah tidak memberi keterangan terhadap nama siswa tersebut
tergolong anak PNS atau tidak. “Di dalam form itu tidak ada dicantumkan
pekerjaan orang tua siswa, sehingga kami tidak memasukkan keterangan terhadap
anak PNS. Itulah yang buat kami sulit, karena tidak ada form yang menyebutkan
anak PNS,” terangnya.
Menurut dia, reaksi wali murid yang
memprotes persoalan itu wajar saja. Meski begitu pihaknya tidak bisa berbuat
banyak, karena pemerintah pusat yang menentukan. “Kami meginginkan 194 siswa
yang diusulkan, semuanya dapat bantuan. Tapi apa boleh buat, penentunya adalah
pemerintah pusat,” tegasnya.
Menyikapai persoalan itu, pihaknya
sudah melakukan rapat koordinasi dengan wali murid dengan menyepakati bahwa
bantuan untuk anak PNS akan dipotong masing-masing Rp 200 ribu. Hasil pemotongan
itu akan diserahkan kepada siswa miskin yang belum mendapatkan bantuan. “Kami
sudah bahas dengan wali murid, dan sepakat memotong uang tersebut untuk
diberikan kepada siswa miskin lainnya,” jelasnya.
Salah satu wali murid Khaidir Ali,
mengaku geram dengan nama-nama yang tecafer itu. Kata dia, ini merupakan
kejadian yang kedua kalinya. Namun, belum ada kejelasan dari pemerintah, kenapa
nama-nama anak seorang PNS itu kembali tercafer dalam bantuan. “Saya rasa ini
sengaja dilakukan oleh beberapa pihak terkait, karena diduga nama-nama itu ada
hubungan kedekatan antara kasek dan walimurid,” tudinganya. (10.11)
