Bima, (SM).-
Buntut ketidakakuratan data gizi buruk dan gizi kurang yang dilansir Dinas
Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, Komisi IV DPRD Kabupaten Bima berjanji akan
mengawasi ketat realisasi anggaran yang tahun ini dikucurkan sampai Rp 1,5
milyar untuk penanganan gizi buruk dan kurang. Bahkan untuk klarifikasi, dalam
waktu dekat Dikes akan dipanggil menghadap.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima,
Ahmad SP pada wartawan usai mengikuti rapat paripurna dewan, Sabtu (18/1)
mengatakan, jangan sampai besarnya anggaran tidak sebanding dengan keberhasilan
program yang dilakukan. Ia mengharapkan agar pihak Dikes tidak menyajikan data
basi hanya untuk mendapatkan kucuran anggaran.”Kalau tidak ada pengaruh
tentunya patut dipertanyakan, apalagi sudah dianggarkan dana yang besar, baik
dari Pemerintah Dearah maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat. Sekali lagi,
jangan main-main terhadap data yang diberikan,” tegas petinggi PBB Kabupaten
Bima ini.
Menurutnya, Pemda sudah
menganggarkan Rp 1.5 milyar tahun 2014, harapannya anggaran tersebut dapat
dilaksanakan dengan maksimal dalam berbagai rencana program yang diajukan
pemerintah melalui Dikes. Tentunya tidak saja memberikan makanan bergizi
tambahan pada balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang, tapi juga
pemberian pengetahuan pada ibu-ibu tentang kebutuhan gizi. “Ini juga menjadi
pendorong kesadaran masyarakat pentingnya asupan gizi,” katanya.
Lain dari pada itu, Ahmad juga
mengungkapkan persoalan kehidupan sosial budaya masyarakat dan tingkat ekonomi.
Oleh karena itu tidak saja melalui kucuran khusus dana bagi intervensi
penderita gizi buruk dan kurang, namun yang perlu adalah pada instansi lain
agar ikut serta merubah pola kehidupan sosial, budaya rakyat dan memberikan
peningkatan ekonomi. Karena bila terus diberikan gizi dari anggaran disediakan
tanpa disertai adanya bantuan peningkatan ekonomi, Ahmad menilai itu semua akan
percuma, karena untuk menuntaskan balita gizi buruk dan kurang sejalan antara
pemberian makanan bergizi, pengetahuan, pola hidup dan tingkat ekonomi.
Terlepas dari itu semua kata Ahmad,
intervensi gizi buruk dan kurang tidak cukup setahun, tapi jangka panjang
melalui intervensi penuh dengan kucuran anggaran dan program kegiatan yang
maksimal. “Persoalan maksimal anggaran, kita akan lihat dampaknya nanti, apakah
ada peningkatan atau tidak, itu dapat dinilai dari jumlah penderita gizi buruk
dan kurang.
Guna mempertanyakan sekaligus
mengklarifikasi data jumlah balita penderita gizi buruk dan gizi Kurang, Komisi
IV berencana memanggil pejabat Dikes dalam waktu dekat.
Kata Ahmad, hasil monitoring data
jumlah gizi buruk dan kurang tidak sesuai fakta lapangan. Hal itu berdasarkan
temuan pihaknya saat melakukan monitoring. Di mana saat itu ditemukan jumlah
data yang dilansir Dikes jauh berbeda dengan fakta di lapangan, sebaliknya
jumlahnya hanya satu tetapi dalam data Dikes pendeirta gizi buruk dan kurang
jumlahnya belasan bahkan puluhan. (10.07)
